SIKLUS ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
Oleh : Goto Kuswanto, S.IP, MM
(Widyaiswara Madya Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyumas)
Dipublikasikan di www.diklatbanyumas.net tanggal 05 Maret 2012
Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bagian dari sistem keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Demikian pula, penyusunan APBD merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pengelolaan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah bersumber dari APBN, sehingga proses penyusunan APBD juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Proses penganggaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah .
Penganggaran (budgeting) merupakan aktivitas terus menerus dari mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pemeriksaan. Proses ini dikenal sebagai siklus anggaran ( budgeting cycle). Siklus ini tidak berjalan secara estafet, tetapi mengalami proses yang simultan. Penyusunan anggaran yang disampaikan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam format Rencana kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta disusun berdasarkan prestasi kerja.
Silakan KLIK DI SINI untuk MENGUNDUH
Jika link di atas tidak berfungsi, silakan copy paste link di bawah ini ke dalam browser Anda :
www.diklatbanyumas.net/kti/goto/siklus_anggaran.pdf
Posted in: 
0 komentar:
Posting Komentar